Pimpinan Kwartir Pramuka: Menegakkan Integritas dan Jiwa Kepramukaan

Laode Syarif dan Berbagai Pihak Menyoroti Pentingnya Integritas dalam Kepemimpinan Pramuka seluruh Pimpinan Kwartir Pramuka

Gerakan Pramuka, sebagai organisasi pembentuk karakter bangsa, kini menghadapi tantangan serius. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Kwartir Pramuka mencoreng citra dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi. Dr. Laode Muhammad Syarif, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan bahwa pimpinan Kwartir haruslah sosok yang berintegritas dan memiliki jiwa kepramukaan sejati.

Kasus Korupsi yang Mencoreng Citra Pramuka

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh serangkaian kasus korupsi yang menyeret nama-nama penting di Gerakan Pramuka.

• Topan Obaja Putra Ginting: Kepala Dinas PUPR, Ketua Kwarda Pramuka Sumatera Utara, dan mantan Ketua Kwarcab Pramuka Kota Medan ini ditangkap KPK dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan.
• Deni Nurdyana Hadimin: Ketua Harian Kwarda Pramuka Jawa Barat dan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kwarnas Pramuka ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus korupsi dana hibah Pramuka sebesar Rp 6,5 miliar.

Kasus-kasus ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di kalangan anggota Pramuka, terutama di tingkat Penegak dan Pandega. Laode Syarif mengungkapkan, “Adik-adik akan sedih dan bingung jika ada ketua Kwartirnya ditangkap karena kasus korupsi.”

Suara Pramuka Penegak dan Andalan Nasional yang Bermasalah

Keresahan ini juga disuarakan oleh para Pramuka Penegak. Sebuah laporan dari Sangga Pendobrak Kwarda Jawa Barat yang beredar di grup-grup WA kepramukaan menyoroti temuan mereka. Berdasarkan riset mendalam, mereka menemukan bahwa seorang mantan narapidana kasus korupsi kini menjabat sebagai Andalan Nasional (pengurus Kwarnas) periode 2023-2028, bahkan baru diangkat menjadi Kepala Pusdiklat di salah satu Kwartir.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa terpidana korupsi tidak layak menjadi pengurus Gerakan Pramuka. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi terhadap integritas dan kepercayaan publik yang tidak bisa ditawar. Laode Syarif sangat mendukung laporan ini, menekankan bahwa pendidikan anti-korupsi membutuhkan teladan dari para pimpinan Kwartir.

---

Solusi untuk Menegakkan Integritas dalam Pimpinan Kwartir Pramuka

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Laode Syarif menawarkan tiga saran penting dalam proses pemilihan pimpinan Kwartir.

1. Perhatikan Catatan Integritas: Pimpinan harus dipilih berdasarkan rekam jejak integritasnya. Sosok ketua Kwarnas, khususnya, harus menjadi patokan bagi seluruh Gerakan Pramuka.
2. Proses Pemilihan Terbuka dan Transparan: Proses pemilihan harus dilakukan secara transparan agar orang-orang yang tidak berintegritas tidak memiliki kesempatan untuk terpilih.
3. Memiliki Jiwa Kepramukaan Sejati: Calon ketua Kwartir sebaiknya adalah mereka yang pernah menjalani proses pendidikan Pramuka, mulai dari Siaga hingga Pandega. Ini menjamin mereka memiliki ikatan emosional dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai organisasi.

Koordinator Forum Pramuka Bestari, Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti, sepakat dengan usulan ini. Menurutnya, rekrutmen kepemimpinan yang terlalu terbuka, politis, dan transaksional telah merusak budaya organisasi. Pimpinan yang tidak memiliki jiwa Pramuka cenderung membawa nilai-nilai baru yang merusak, seperti korupsi dan nepotisme, yang pada akhirnya mendegradasi citra Gerakan Pramuka.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Pramuka

Kerja sama antara Kwarnas dan KPK pada 2019 menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan generasi berintegritas. Ketua Kwarnas saat itu dan saat ini masih menjabat di periode ke-2, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, menyatakan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk generasi yang berintegritas, sebab masalah bangsa saat ini banyak berkaitan dengan moralitas.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pimpinan Kwartir Pramuka yang berintegritas, anggota Pramuka di berbagai tingkatan, hingga masyarakat, diharapkan Gerakan Pramuka dapat kembali menjadi organisasi yang menjadi teladan dan kebanggaan bangsa. Integritas dan jiwa kepramukaan sejati adalah kunci untuk menjaga martabat dan masa depan Gerakan Pramuka.

Pentingnya Pimpinan Kwartir Pramuka Bukan dari Unsur Politisi

Penting bagi pimpinan Kwartir Pramuka untuk tidak berasal dari unsur politisi. Ketika seorang pimpinan Kwartir memiliki latar belakang politik, ada kecenderungan untuk membawa agenda politik ke dalam organisasi. Hal ini dapat mengaburkan tujuan utama Gerakan Pramuka, yaitu pembentukan karakter dan pendidikan nonformal, dengan kepentingan politik praktis. Alih-alih fokus pada pengembangan Dasa Dharma dan Trisatya, organisasi bisa saja dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih dukungan atau memperkuat posisi politik tertentu, yang pada akhirnya merusak esensi kepramukaan.

Gerakan Pramuka haruslah menjadi ruang netral dan non-partisan, di mana semua anak bangsa dapat bersatu tanpa sekat politik. Kehadiran politisi di pucuk pimpinan Kwartir berpotensi menciptakan polarisasi di antara anggota, yang seharusnya dipersatukan oleh nilai-nilai persaudaraan dan gotong royong. Pimpinan yang tidak berafiliasi politik akan lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan anggota Pramuka, menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Ini memastikan bahwa fokus organisasi tetap pada pelayanan dan pengabdian, bukan pada perebutan kekuasaan.

Lebih lanjut, pimpinan yang berasal dari kalangan politisi seringkali memiliki jadwal dan prioritas yang padat di luar organisasi Pramuka. Hal ini bisa menghambat dedikasi dan komitmen penuh yang dibutuhkan untuk mengelola Kwartir secara efektif. Pimpinan yang ideal adalah mereka yang dapat mencurahkan waktu dan energinya untuk membina anggota, merancang program-program yang relevan, serta memperkuat fondasi Gerakan Pramuka dari dalam. Keterbatasan waktu dan konflik kepentingan yang dibawa oleh latar belakang politik dapat mengikis efektivitas kepemimpinan dan menghambat kemajuan organisasi.

Pimpinan Kwartir Pramuka seharusnya dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensinya dalam bidang kepramukaan, bukan popularitas atau jabatan politiknya. Seorang pimpinan yang tumbuh dari proses pendidikan Pramuka, dari Siaga hingga Pandega, akan memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai organisasi dan tantangan yang dihadapi oleh anggota. Mereka mampu menjadi teladan sejati, membimbing dengan hati, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar kepramukaan.

Maka dari itu, dengan memilih pimpinan yang berintegritas dan tidak berasal dari unsur politisi, Gerakan Pramuka dapat kembali ke jalur yang benar. Organisasi akan menjadi wadah yang aman dan terpercaya bagi generasi muda untuk belajar, berkembang, dan menginternalisasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Hal ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa Gerakan Pramuka tetap relevan dan mampu mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan bebas dari pengaruh politik pragmatis yang merusak.

Sumber rujukan lain : Berita Buana – Pramuka News