PAW dan Awan Gelap Budaya Kekuasaan
GERAKAN PRAMUKA:
DARI ORGANISASI KETELADANAN MENUJU ORGANISASI KEKUASAAN?

Keputusan Kwarnas Nomor 213 Tahun 2025 tentang PAW dua Wakil Ketua Kwarnas mengejutkan banyak pihak. Bukan semata karena pergantiannya, tetapi karena menunjukkan arah tata kelola, yang tampak semakin condong pada pola organisasi kekuasaan, bukan lagi organisasi yang bertumpu pada keteladanan, norma, dan kehormatan manusia dan kemanusiaan secara paripurna sebagaimana amanat satya dan darma pramuka.

Dalam AD/ART Gerakan Pramuka, Pergantian Antar Waktu (PAW) hanya dimungkinkan karena: meninggal dunia, mengundurkan diri, terjerat pidana, melanggar kode kehormatan, atau melanggar disiplin organisasi berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan. Namun dalam SK ini, alasan PAW hanya disebut “untuk meningkatkan kinerja dan memantapkan organisasi”, tanpa rujukan pada ketentuan AD/ART.

Jika demikian, dua Waka Kwarnas yang diganti seolah-olah dianggap melanggar kode kehormatan atau disiplin organisasi. Padahal kasus seperti itu wajib dibuktikan melalui sidang Dewan Kehormatan—sebuah mekanisme yang selama ini dijaga agar Gerakan Pramuka, tidak terperosok merendahkan harkat dan martabat manusia. Logika yang wajar, supaya budaya kerelawanan dan keteladanan tetap tumbuh.

PAW dan Awan Gelap Budaya Kekuasaan

Peristiwa ini memperkuat kesan adanya pergeseran budaya organisasi GP: dari budaya kerelawanan dan keteladanan, menuju budaya transaksional dan berorientasi kekuasaan. Ketentuan normatif organisasi seperti AD/ART tidak lagi menjadi pedoman utama. Yang mengemuka justru logika kekuasaan, bukan logika menjaga marwah Gerakan Pramuka yang menempatkan “manusia” sbg unsur utama dan pertama.

Padahal, kekuatan Gerakan Pramuka sejak dulu dan mamlu bertahan hingga saat ini karena kokohnya norma yang dimiliki, serta penghargaan yang tinggi terhadap harkat dan martabat manusia dalam bingkai pengabdian, kerelawanan, dan keteladanan. Itu pula yang menjadi standar moral tata kelola organisasi. Bila hal ini ditinggalkan, bagaimana Gerakan Pramuka dapat terus dihormati dan menjadi panutan bangsa?

Semua pihak juga tidak dapat menutup mata: para pihak yang kini di-PAW sebenarnya adalah orang-orang yang ”berjasa dan berperan penting” dalam memenangkan dan mengokohkan kekuasaan pada Munas Aceh lalu. Mereka bekerja keras menyukseskan agenda pemenangan dengan melakukan berbagai cara, sepeti politik uang (baunya terasa, tapi sulit dibuktikan) mengabaikan norma organisasi dan etika permusyawaratan. Namun seperti lazimnya watak kekuasaan, ketika perannya dianggap selesai, mereka pun “dilepaskandaskan” berbalut “isu liar” yang melingkupinya dan mempermalukannya juga.

Sejarah kekuasaan selalu menunjukkan pola yang sama dan berulang. Para pihak yang merasa berjasa akan “ditendang” jika dianggap tidak lagi bermanfaat bagi kekuasaan. Inilah hukum besi kekuasaan yang berlaku dimana-mana.

Persoalannya, siapapun yang dibesarkan dan pernah intens mengikuti proses pendidikan kepramukaan, akan sangat terheran heran dengan tumbuhnya budaya organisasi kekuasaan ini. Bahkan Para Pendiri GP juga tidak pernah membayangkan organisasinya bisa “terperosok” seperti ini.

Bagaimana situasi ini bisa terjadi? Banyak faktor, seperti gagalnya Gerakan Pramuka membangun kaderisasi sejati, tumbuhnya budaya “kader jenggot” yang mengejar jabatan melalui mekanisme “tim sukses”, hilangnya kritisisme dalam dinamika organisasi, serta diamnya para warga senior Gerakan Pramuka, —baik yang di dalam maupun di luar kwartir—yang seharusnya menjadi kompas keteladanan.

Lengkaplah sudah tantangan yang dihadapi Gerakan Pramuka hari ini. Pertanyaannya: sampai kapan hal ini akan terus terjadi?

Tampaknya sampai bintang-bintang gelap di langit padang api unggun berganti menjadi bintang-bintang yang bercahaya cerah, sejuk dan hangat. Cahaya yang menambah kehangatan nyala api unggun, sembari menyinari tubuh-tubuh kecil para pramuka yang sedang berjuang membangun jati dirinya! Salam.

Penulis PAW dan Awan Gelap Budaya Kekuasaan:
Anis Ilahi Wh.
Purna Dewan Kerja Yogya